Apa itu Datakrasi: Sebuah Ulasan Singkat dan Relevansinya dengan Indonesia

Adakah di sini yang membaca novel 1984 karya George Orwell? Kalau belum, aku sangat merekomendasikan! Di novel tersebut Orwell mengisahkan Winston Smith yang hidup di Oceania. Gerak gerik semua warganya serba dikontrol oleh teknologi dan penguasa yang disebut Big Brother.

Datakrasi ini sedikit banyak mengingatkan saya pada novel 1984 itu. Pertama kali mendengar konsep datakrasi dari Mas Martin Suryajaya, seorang filsuf yang saya ikuti kelasnya ketika karantina. Semoga aku bisa memaparkan datakrasi ini dengan bahasa yang mudah dipahami yaaa..

Pengertian datakrasi adalah tata pemerintahan yang semuanya pure didrive dan dikelola AI yang basisnya big data yang berasal dari warga negaranya.

Kemudian dikatakan juga bahwa Datakrasi ini ‘pemerintahan tanpa pemerintah’.

HAH? HAH? Kok bisa? Mulanya bagiku terdengar sangat utopis, mikirnya EMANG ORANG YANG SEKARANG MEGANG KEKUASAAN SEMUDAH ITU DIGULINGKAN OLEH DATA DAN TEKNOLOGI???

Seperti biasa… agak sulit mencerna hal yang susah dikonkritkan.

Kini Indonesia maupun semua negara lain, kemajuan teknologinya sudah bergerak ke sana. AI dan big data membantu memberikan opsi-opsi kebijakan, bahkan hingga memilihkan kebijakan mana yang diprediksi akan berjalan paling efektif.

Hal itu terasa sangat nyata ketika pandemi ini. Indonesia bersama-sama berusaha memahami data. Iya, data covid-19 apa lagi? Sebagai wargi Jabar, aku mengikuti kegesitan Pak RK yang telaten rilis kebijakan berbasis data selama pandemi ini. Jelas aku sangat berterima kasih karena transparansi dan usahanya patut diacungi jempol. Ngga semua provinsi secanggih dan setanggap Jabar loh.

Datakrasi diyakini bukan lagi utopis atau khayalan belaka, karena teknologi prakondisinya sudah ada.

Kemudian saya bingung? Lah yang menjalankan robot gitu apa gimana? Partai politik apa kabar? Militer kemanain dan gimana posisinya? Kemudian DPR apa masih ada?
Justru di sini letak indahnya! Karena dia berbasis teknologi dan data. Kita ga butuh semua itu. Karena sejatinya DPR, Parpol, dan bahkan pemerintah itu hanya perantara untuk aspirasi dan aksi nyata program pemerintah.

Militer dan hukum ini……. Jadi gini….. (duduk dulu monggo)

AI ini mulanya diinstal berdasarkan norma dasar. Let’s say Pancasila dan UUD 1945.

Norma dasar ini perannya sebagai aksioma (konstitusi). Kemudian berdasarkan data real-time dan aksioma ini, kebijakan akan diputuskan. Kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat.

Rakyat nanti bisa tau, suatu kebijakan itu dasar aksiomanya yang mana dan berdasarkan data yang mana?

Kalau terjadi kesalahan, bisa ditulis referendum untuk menulis ulang aksioma (konstitusi) nya. Big data nya ga bisa diubah, kalau mau ngubah big data ya elu-elu pada berubah.

Jadi, kalau emang datakrasi ini dengan benar dan secara sungguhan dijalankan, politik akan berbasis kejujuran dan kebenaran yang bersumber dari rakyat. Ngga akan ada korupsi ataupun penyelewengan kekuasaan.. Mantap kan?

Terus… AI ngambil datanya gimana? Melalui pemantauan seluruh aktivitas warganya NON STOP! Dan AI ini berwenang untuk melakukan penarikan data pribadi loh..

HMMMM. Aku tau apa yang kalian pikirin: GA MUNGKIN…INDONESIA GA BISA KAYA BEGITUU!

Iya sekarang aku juga masih berpikir seperti itu. Tapi mari kita sedikit open-minded, karena hal tersebut bukan tidak mungkin cepat atau lambat terjadi.

LANTAS… Permasalahan yang ada di Indonesia gimana?

Tentu aja banyak banget.

Pertama, seberapa siap Indonesia? Setau kita semua, Indonesia kan sinyalnya masih empot-empotan, mau AI gimana? Belum lagi kalau misalkan provider AInya dari luar, dan datanya bocor.. HADEUHHHHHHH. Itu namanya negara kita diintervensi negara lain, apakah kita masih bisa disebut berdaulat? Apalagi kalau mengingat yang e-commerce kemarin ya ☹ Data storage is more expensive than data safety lah bagi mereka.. NGAPA BOCOR WOYYY

Kemudian, apakah kita sebagai manusia bisa dikatakan bebas merdeka? Kalau apa-apa dipantau terus..

Lebih dalam lagi, apakah kita semua yakin bahwa apa yang diputuskan AI ini representatif dan yang terbaik? Gimana kalau ada gerakan kolektif yang memblurkan kebenaran? Atau misalnya…..kan Indonesia suka sekali keributan, apakah kebijakan yang akan muncul ini berbau keributan ya? Belum lagi kalian yang ngeh trending twitter itu isinya kotor banget! Gimana kalau negara ini program kerja dan alokasi APBNnya malah ngga bener…spill ini spill itu…… VCS lah….Open BO lah… Sekalinya Mamah Dedeh trending malah tentang beliau meninggal. JAHAD EMANG NETIZEN.

Kemudian permasalahan lainnya dikemukakan Pak Budiman Sudjatmiko. Mesin uap  merupakan cikal bakal Revolusi Industri 1.0 itu menjadi katalis untuk kapitalisme. Namun hadirnya mesin uap selain meringankan beban tenaga manusia, juga menyisakan masalah baru: memproduksi angka kemiskinan. Begitupun adanya teknologi listrik. 

TERUS?

Ketika mesin saja gagal memberi pembebasan di Revolusi Industri 1.0, bagaimana kita bisa yakin bahwa AI tidak akan gagal dalam memberi pembebasan di Revolusi Industri 4.0? Siapa yang mampu memberikan jaminan akan hal tersebut?

Permasalahan yang mengerikan lainnya adalah gimana kalau AI-nya suatu saat mengembangkan kemampuan self-awareness dan ingin menguasai bumi dan juga memperbudak manusia. Aku jadi ingat dengan artikel yang aku baca, Facebook sendiri mengembangkan mesin AI… tapi kemudian mereka shut down itu mesin, karena mesin AI nya mengembangkan Bahasa sendiri yang tidak dimengerti engineernya. 

HADAH HADAH~ BANYAK BANGET MASALAHNYA BAHKAN SEBELUM SEMUA TERJADI YAAA...

Source: AZ Quotes

Ya ampun.. Topik kita hari ini berat banget deh! Semoga topik nya menarik dan menambah pengetahuan baru untuk kamu yang baca yaaa 😊